Pesisir Selatan, Tinta Rakyat — Penanganan stunting (gagal tumbuh pada anak) di Pesisir Selatan harus dilakukan dengan kerjasama secara terintegrasi, berkelanjutan oleh lintas sektoral dan lintas program terkait serta dukungan dari organisasi profesi.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Pesisir Selatan, Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si. saat membuka acara Rembuk Stunting dan Pertemuan Koordinasi Penanganan Stunting Kabupaten Pesisir Selatan di Gedung PCC, pada Selasa (30/3).
“Untuk Kabupaten Pesisir Selatan sendiri, berdasarkan data elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Tahun 2020 hasil penimbangannnya 11,8% lebih rendah dari provinsi yakni 14,3%,” jelas Rudi.
Lebih lanjut Wakil Bupati Rudi Hariyansyah mengatakan, Rembuk Stunting tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting secara bersama-sama antar Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkab Pesisir Selatan.
“Tahun 2021 ini, Kabupaten Pesisir Selatan termasuk salah satu daerah perluasan lokus stunting bersama 9 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat,” katanya.
Ditambahkan lebih lanjut, untuk Pesisir Selatan, lokus stunting ada di 9 kecamatan dan 30 nagari. Untuk itu, penurunan stunting menjadi penting dilakukan dengan pendekatan multi-sektor melalui sinkroniasi program nasional, lokal dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah.
“Ya, upaya penurunan stunting telah ditetapkan sebagai program prioritas nasional yang telah dimasukan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP),” ungkap Wabup Rudi Hariyansyah.
Pada acara tersebut wabup juga melakukan penandatanganan komitmen percepatan penurunan stunting bersama Forkopimda dan stakeholder terkait di Pesisir Selatan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Satria Wibawa diwakili Sekretaris, Yuni Andra mengungkapkan, rembuk stunting tersebut diikuti camat dan wali nagari yang menjadi lokus stunting serta tim koordinasi percepatan penurunan stunting terintergrasi. Hadir dalam acara tersebut, Plh. Sekdakab, Emirda Ziswati, serta anggota Forkopimda. (JA)
