Gubernur Mahyeldi Kukuhkan Dessy Adin sebagai Kepala Perwakilan BPKP Sumbar.
PADANG, Tinta Rakyat — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengukuhkan Dra. Dessy Adin, CA, MM, MSi. sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumbar menggantikan pejabat lama Ihsan Fuadi. Acara Pengukuhan dan Serah Terima Jabatan tersebut, diselenggarakan pada Senin (23/8) bertempat di Auditorium Gubernuran jalan Sudirman Padang.
Kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian Kepala BPKP sebelumnya Ihsan Fuadi dan mengucapkan selamat datang kepada pejabat yang baru,” kata Mahyeldi saat memberikan sambutan.
Gubernur menilai, pergeseran pimpinan dalam sebuah lembaga adalan hal yang lumrah. Yang bertujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan keterampilan di bidang kepemimpinan dan manajemen maupun pengembangan karir.
Ia mengajak jajaran Pemprov Sumbar dan Kabupaten/Kota di Provinsi itu, untuk tetap bisa bersinergi dengan BPKP. Terutama dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.
Gubernur Mahyeldi mengatakan, BPKP Provinsi Sumbar sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Dapat membantu dalam memperbaiki pengelolaan keuangan dan peningkatan akuntabilitas BUMD dan BUMNag, peningkatan peran dan kinerja BUMD, penyelesaian permasalahan aset daerah, pengembangan kapabilitas APIP bagi Inspektorat Daerah dan berbagai isu strategis lainnya.
“Saat pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dituntut agar bertindak cepat untuk mengatasi berbagai persoalan dan kekurangan dalam penanganannya. Untuk itu, perlu didukung dengan akuntabilitas yang baik, sehingga dibutuhkan pula dukungan BPKP”. tutur Mahyeldi.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari berharap. Pemerintah Daerah bisa terus menjalin komunikasi yang intens dengan Kepala Perwakilan BPKP Sumbar yang baru.
Ia mengatakan, BPKP sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern dan Perpres Nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP. Dimana, bertujuan untuk menfasilitasi Pemerintah Daerah dalam membangun sistem tata kelola Pemerintahan yang sesuai dengan tata peraturan yang berlaku, serta efisien, efektif dan transparan.
“BPKP juga memiliki banyak peran dalam mewujudkan good governance dan clean government. Seperti, dengan meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan intern Pemerintah. Yang bertujuan untuk membangun sistem peringatan dini, meningkatkan keekonomisan, efisiensi dan efektivitas serta memberikan solusi atas permasalahan di setiap lingkungan Pemerintahan”. ujarnya.
BPKP juga memberikan “insurance” dan “consulting” di berbagai bidang, salah satunya dalam optimalisasi pendapatan daerah.
“Kami berharap, sinergi antara Pemerintah Daerah dan BPKP bisa terjalin semakin erat,” kata Agustina mengakhiri pembicaraan.
Ikut hadir dalam acara itu, anggota Forkopimda Sumbar, Kepala Instansi vertikal, Rektor UNP Ganefri dan Rektor UIN Imam Bonjol Martin Kustati serta Kepala Biro Adpim Sumbar Hefdi. (AS/nov)
