DLH Kota Padang dan Bank Nagari Tandatangani Perjanjian Kerja Sama e-Retribusi.
PADANG, Tinta Rakyat – Pemerintah Kota Padang menjalin kerjasama atau kesepahaman kerja dengan Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang, tentang sistem pembayaran retribusi secara elektronik (e-Retribusi). Khususnya untuk retribusi pelayanan sampah di Kota Padang.
Kerjasama tersebut ditandai dengan dilakukannya penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau nota kesapahaman, antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, Mairizon dengan Kepala Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang Syafrizal, di Aula Bagindo Aziz Chan, Balaikota Padang, Senin (14/12).
Turut menyaksikan, Wali Kota Padang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edi Hasymi, Direktur Keuangan Bank Nagari Sania Putra dan Kabag Kerjasama Erwin. M. Turut hadir pada kesempatan itu, Kepala Bapenda Al Amin, Kepala BPKAD Budi Payan dan jajaran, serta karyawan Bank Nagari dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Padang.
Sebagaimana diketahui, bahwa untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), DLH Kota Padang merupakan OPD pertama yang melakukan sistem e-Retribusi untuk retribusi pelayanan sampah tersebut.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edi Hasymi mengatakan, inovasi ini tentunya diharapkan akan mempermudah proses pembayaran retribusi sampah di Kota Padang. Sehingga kedepan lebih efisien dan transparan, sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan.
Disamping itu menurut Edi, dengan adanya penerapan e-Retribusi ini. Diharapkan menjadi solusi untuk mendapatkan data yang akurat, khusunya terhadap objek retribusi dan besarnya retribusi yang dipungut.
“Karena e-Retribusi diterapkan secara online, maka kita harapkan juga dapat menekan tingkat kesalahpahaman dalam penetapan besaran retribusi. Ataupun dugaan terjadinya penyelewangan, sehingga menciptakan sistem pemerintahan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Lebih lanjut Asisten menyampaikan, sejatinya e-Retribusi juga merupakan suatu terobosan baru dalam penerimaan dan pendataan retribusi daerah. Adapun pungutan retribusi yang sebelumnya bersifat manual, kini telah dilakukan secara elektronik dan terintegrasi.
“Jadi melalui kerjasama ini, diharapkan penerimaan pajak dari retribusi dapat tercapai sesuai dengan harapan atau target yang telah ditetapkan. Semoga sistem yang menggunakan teknologi informasi ini, akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang. Mudah-mudahan kerjasama dan sinergi yang terjalin dengan baik selama ini, dapat dipertahankan dan ditingkatkan hingga masa-masa mendatang,” ulasnya.
Pada kesempatan itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Padang juga mengimbau. Kepada seluruh OPD terkait sebagai penghasil PAD di lingkungan Pemko Padang, agar dapat memakai sistem e-Retribusi dalam pelaksanaan pemungutan retribusinya.
“Kita juga berharap, sistem e-Retribusi ini tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Sehingga, tidak ada kebimbangan dari masyarakat dalam pembayaran retribusi tersebut,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Mairizon menyebutkan. Terkait sistem e-Retribusi ini, sepenuhnya diterapkan mulai bulan Januari 2021. Khusus untuk 5 jenis retribusi, yaitu retribusi pelayanan persampahan, retribusi lahan pemakaman, retribusi penyedotan kakus/WC, retribusi pengolahan limbah tinja dan retribusi laboratorium.
“Pembebanan retribusi ini, diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DLH Kota Padang serta kelengkapan operasional yang ada di OPD tersebut. Seperti lahan pemakaman, TPA sampah, kendaraan sedot ninja, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan laboratorium uji kualitas lingkungan hidup”. sebutnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan Bank Nagari Sania Putra mengatakan. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Padang dan Bank Nagari sebagai bank pembangunan di daerah.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Pemko Padang, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam kerjasama penerapan e-retribusi ini. Semoga Bank Nagari sebagai bank milik daerah, bisa tetap berkontribusi terhadap pembangunan di daerah”. ungkapnya. (AS/Mul)
