Solok, Tinta Rakyat – Pemerintah Kabupaten Solok mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar serta DPRD Kabupaten Solok. Hal itu mengemuka saat wakil rakyat tersebut mengunjungi lokasi objek wisata di Dermaga Singkarak pada Senin (24/1).
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Solok Epyardi Asda dan wakil rakyat tersebut menemukan fakta, bahwa tidak adanya kerusakan ekosistem lingkungan danau dalam pembangunan objek wisata seperti yang diberitakan sebelumnya.
Bahkan, investor yang membangun objek wisata tersebut justru melakukan konservasi terhadap ikan bilih yang sudah mulai langka.
“Bapak ibu silakan dilihat, investor ini justru melakukan konservasi ikan di sini (Danau Singkarak). Dulu ikan-ikan endemik di sini sudah mulai langka sekarang bisa dilihat. Cek langsung ikan bilih, dan lainnya sudah bisa kita temukan lagi di sini,” ucap Epyardi.
Epyardi yang merupakan putra Singkarak itu menyampaikan, dengan masuknya investor justru mempercantik kawasan dermaga Singkarak. Ia membandingkan kawasan yang sedang dibangun investor dengan kawasan yang belum ditata.
“Silakan saksikan sendiri di lokasi ini. Mana lokasi yang belum tertata pasti banyak sampah berserakan. Bandingkan dengan yang sudah dikelola ini jauh lebih bersih,” tuturnya.
Tak hanya itu, Epy membantah adanya reklamasi. Ia memperlihatkan garis bibir danau dengan tanah yang dikelola investor sama dengan garis danau lainnya.
“Katanya ini tanahnya jauh berbeda. Tapi faktanya silakan lihat garis sempadan danau itu sejajar dengan tanah yang dikelola investor ini. Kalau pun berbeda tentu tidak mungkin danau ini lurus aja pasti ada belok-beloknya. Dan perlu diketahui danau ini juga mengalami pasang surut,” kata Epyardi.
Epy juga menjelaskan, investor yang akan mengembangkan wisata di dermaga Singkarak sudah membut konsep wisata air yakni snorkeling. Konsep tersebut justru berbeda jauh seperti yang diberitkan tentang rusaknya lingkungan danau.
“Coba bayangkan, wisata snorkeling adalah wisata dimana wisatawan dapat berenang dengan air yang jernih lalu melihat langsung kehidupan bawah air seperti ikan bilih, rumput air, dan keindahan lainnya. Justru kalau dirusak mana ada wisatawan yang akan datang,” ucap Epyardi.
Terkait dengan dilaporkannya pembangunan objek wisata ke KPK oleh oknum tertentu. Epyardi menduga ada oknum yang tidak senang Kabupaten Solok maju di bidang pariwisata.
“Saya hanya menduga saja, ini ada yang ingin Kabupaten Solok terus tertinggal tidak maju-maju,” tambahnya.
Sementara, Ketua komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Muzli M. Nur didampingi anggota DPRD Sumbar dari Gerindra Desrio Putra dan anggota lainnya mengungkapkan dukungannya untuk mengupayakan keberlanjutan proses pembangunan yang sempat terhenti.
“Hari ini merupakan finalisasi membuat peraturan daerah tentang pembangunan infrastruktur berkelanjutan, inilah salah satu topik yang akan diusulkan,” ucap Muzli.
Lebih lanjut Muzli mengatakan, Danau Singkarak memiliki potensi menjadi objek wisata yang tidak hanya dinikmati oleh warga lokal tapi juga internasional. Sehingga perlu difasilitasi agar minat singgah wisatawan meningkat.
“Nanti kami akan mengundang mitra kerja untuk membahas persoalan apa yang menjadi penyebab berhentinya ini. Untuk itu, diharapkan kepada Bupati untuk segera menjabarkan secara rinci kronologisnya” ujarnya.
Menurutnya dukungan yang akan diberikan dimulai dari rekomendasi untuk melanjutkan pembangunan hingga terwujudnya bangunan fisik.
“Kami siap mengawal Pemerintah Kabupaten Solok dan mendukung kelestarian ekosistem,” tegasnya. (Wdk)
