Pesisir Selatan, Tinta Rakyat – Pedoman Teknis Operasional Keuangan Desa (PTOKD) yang telah lama ditunggu-tunggu, akhirnya dirilis Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
“Hal ini untuk menjawab ‘kevakuman’ petunjuk baku pasca lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,” sebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, Wendi, pada Senin (18/10) di Painan.
“Ke depan, Nagari-Nagari kita yang selama ini terkadang ragu mensinkronkan Permendagri dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD) yang setiap tahun diterbitkan Kemendesa PDTT, tidak perlu lagi kehilangan arah dalam menentukan kode rekening belanja,” jelasnya.
Dikatakan, Pemerintah Nagari dan pihak terkait lainnya, diminta mempelajari modul-modul yang dalam waktu dekat diterbitkan Kemendagri.
“Sebelumnya, juga akan dilakukan ujicoba diskusi via Webinar. Dengan menghadirkan perangkat daerah tingkat Provinsi, Kabupaten dan Desa/Nagari terpilih,” sebutnya.
Ia juga mengingatkan Pemerintah Nagari, agar berhati-hati mengelola dana desa.
“Jangan menganggap bahwa dana tersebut milik pribadi, sehingga di kemudian hari yang bersangkutan berurusan dengan hukum. Kita tidak ingin hal itu terjadi. Makanya, kelola dana Desa dengan baik sesuai aturan yang ada,” pintanya.
Lebih lanjut menurutnya, untuk mengantisipasi kecurangan dalam pengelolaan dana Desa, maka semua unsur di nagari diminta mengawasi secara ketat sehingga tidak ada celah bagi oknum Pemerintahan Nagari memanfaatkan dana itu untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Pemerintah Nagari, juga harus memahami dan melaksanakan aturan pengelolaan dana desa sebagaimana mestinya. Kalau ada yang diragukan tolong tanyakan kepada dinas terkait, supaya tidak terjerumus ke ranah hukum,” harapnya. (JA)
