Pekanbaru, Tinta Rakyat – Dalam upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pejabat Administrator (eselon III) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, perlu dilakukan Pemetaan Jabatan dan Penilaian Kompetensi dengan metode Assessment Center. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memperoleh data potensi serta kompetensi manajerial dan sosial kultural pegawai.
Berkaitan dengan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Rudy Repenaldi Rilis, SSTP. MM, berkesempatan membuka secara resmi kegiatan Penilaian Kompetensi bagi Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, yang bertempat di Aula Assessment Center UPT. Penilaian Kompetensi BKD Provinsi Riau Jl. Amal Hamzah Kota Pekanbaru, pada Jum’at (10/12).
Dalam sambutannya, Sekda Rudy Rilis menyampaikan kepada seluruh peserta untuk mengikuti assessment (Penilaian Kompetensi) dengan serius. Karena tujuan dilaksanakannya kegiatan ini, adalah untuk mengetahui kapasitas pejabat dan kesesuaian jabatan tersebut dengan kompetensi yang dimiliki.
“Jadi, setelah pelaksanaan penilaian ini akan diperoleh hasil yang menggambarkan kelayakan pejabat Administrator pada posisi yang sekarang ditempatinya. Apabila tidak layak dan tidak sesuai, mungkin akan dilaksanakan mutasi atau rotasi bagi pejabat administrator dimaksud”, jelas Sekda.
Kepada media, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Armeyn Rangkuti, SE. MSi. mengatakan. Bahwa Penilaian Kompetensi tersebut diikuti sebanyak 49 pejabat eselon III, yang terdiri dari 5 orang Kabag di Sekretariat Daerah, 4 orang Camat, 11 orang Sekretaris Badan/Dinas, 1 orang Kabag Sekretariat DPRD, 2 orang Auditor dan Irban, 1 orang Kabag TU RSUD dan 25 orang Kabid pada Bandan dan Dinas.
“Penilaian dilaksanakan selama 2 (dua) hari, (tanggal 10 – 11 Desember 2021) itu, bekerja sama dengan UPT. Penilaian Kompetensi BKD Provinsi Riau. Dengan materi assessment diantaranya Psikometri, Proposal Writing, Intray dan Wawancara Berbasis Kompetensi (WBK). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) no. 23 tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan BKN no. 26 tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi PNS”, tutur Armeyn.
Ditambahkan Armeyn, bahwa pelaksanaan assessment tersebut juga untuk membantu BKPSDM dalam menyediakan data-data atau profil Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui mekanisme penilaian yang objektif dan transparan, dengan tetap mengedepankan integritas.
“Pemetaan jabatan dan Penilaian Kompetensi ASN saat ini, penting untuk diikuti. Untuk itu, peserta diharapkan tidak meninggalkan kegiatan tersebut. Karena melalui penilaian secara lengkap dan urut selama dua hari itu, akan diketahui kemampuan tiap-tiap peserta. Sehingga mudah untuk dipetakan, terkait dengan jabatan dan karir mereka masing-masing”, tuturnya.
Dia menambahkan, bahwa Assesment adalah salah satu upaya untuk memenuhi amanat Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tetang Aparatut Sipil Negara. Dimana manajemen ASN berdasarkan pada sistem merit, yakni sistem manajemen kepegawaian yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Sehingga membutuhkan standar kompetensi jabatan dan profil PNS untuk pelaksanaannya.
“Dalam Peraturan Pemerintah no. 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS dijelaskan, bahwa kompetensi digunakan untuk Manajemen karier, serta untuk Persyaratan dan pengangkatan dalam Jabatan Administrasi, Fungsional dan Jabatan Pimpinan TInggi (JPT). Assesment kompetensi ASN adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam jabatan”, tutupnya.
Diketahui, bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan engine bagi suatu organisasi, maka sangat penting memiliki SDM yang handal di bidangnya. Agar visi dan misi dari organisasi tersebut dapat tercapai. Penilaian kompetensi ini akan dilaksanakan berkelanjutan, dimana pejabat yang pernah mengikuti penilaian ini bisa diikutkan kembali dalam penilaian lainnya. Sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik dalam rangka pemetaan jabatan maupun pengembangan kompetensi dan karier pejabat. (Prokopim)
