Ketua Dekopinda Kota Padang, Irwan Basir, SH, MM Datuak Rajo Alam : Mengurus Koperasi Harus Diberikan Kepada Ahlinya
Padang, TINTA RAKYAT – Koperasi adalah suatu bentuk wadah dari anggota untuk anggota. Nah, posisinya adalah bagaimana para pengelola, para pendamping fasilitator yang dibiayai oleh anggaran APBD untuk berperan mengawasi dan melihat eksekusi-eksekusi kegiatan yang dilaksanakan oleh para pengawas dan anggota koperasi.
Terutama sekali koperasi yang berada di tingkat kelurahan yang sudah dikucurkan anggaran oleh Pemerintah, dan kewajiban ini yang harus dikaji.
Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Padang, Irwan Basir, SH, MM Datuak Rajo Alam kepada media tintarakyat.com di kawasan wisata pemancingan miliknya, di Kecamatan Kuranji Kota Padang, Rabu (25/01/2023).
Irwan Basir mengatakan, secara hirarki dalam bentuk manajemen birokrasi, kalaulah bisa, kita berikan sesuatu kepada yang ahlinya. Artinya, orang-orang yang mempunyai latar belakang dan pengalaman di bidang ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
“Makanya Kepala Dinas Koperasi, haruslah orang yang mengerti koperasi. Jangan orang yang tidak mengerti koperasi, karena membaca dengan memahami itu berbeda. Kalau memahami, tidak ada tindak lanjutnya. Kalau membaca, sekedar baca, tahu saja. Jadi harus figur-figur atau orang-orang yang bisa menterjemahkan kepentingan koperasi itu ditengah-tengah lingkungan masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh Bapak yang murah senyum ini mengatakan, dalam hal pengucuran dana koperasi perlu pertanggung jawaban. Sejauh mana Dinas Koperasi melihat perkembangan dengan banyaknya koperasi yang mati suri.
“Siapa pelakunya, apa tindakan selanjutnya. Apa indikator yang harus dilaksanakan untuk mengembalikan uang yang sudah beredar,” katanya.
“Ada 3 (tiga) indikator yakni menseleksi, memverifikasi dan merehabilitasi. Kalau tidak, ini akan menjadi mubazir nantinya. Dekopinda hanya mitra, bukan suatu eksekutor. Hanya memberikan saran, supaya Pemerintah perlu melihat kajian-kajian secara organisasi, secara program dan secara evaluasi. Ini yang menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, Dinas Koperasi perlu melihat sesuatu secara objektif,” tuturnya. (Y/Z)
