Hadiri Rakor Pemberatasan Korupsi, Bupati Suhatri Bur Berkomitmen Menjalankan Pemerintahan Bersih dan Transparan
Padang, – Tinta Rakyat Sumbar – Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberatasan Korupsi Terintegrasi Se-Sumatera Barat di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Padang, Selasa (21/06).
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah ini, dihadiri oleh Ketua KPK Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri, Deputi Kepala Badan Pengawasan dan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi KPK RI Agustina Arumsari, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Dessy Adin, Bupati/Walikota, Sekda serta inspektur kabupaten/kota Se-Provinsi Sumatera Barat.
Rapat koordinasi yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar seluruh kepala daerah, lembaga dan aparat penegak hukum, dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi dan mengatasi kendala yang dihadapi dalam penegakan terhadap tindak pidana korupsi yang ada di Sumatera Barat.
Pada kesempatan itu, Ketua KPK RI Firli Bahuri mengapresiasi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat atas keseriusannya dalam menjalankan roda pemerintahan dengan bersih dan akuntabel. Dia mengajak untuk tetap menjaga aturan dan perundang-undangan yang berlaku agar pemerintahan baik di Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumbar ini tetap bersih dan jauh dari tindak pidana korupsi.
Firli juga mengungkap, kasus korupsi di Sumatera Barat memang tergolong kecil dari provinsi lainnya di Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI), Sumatera Barat berada di peringkat ketujuh dari 34 provinsi di Indonesia dengan nilai 75,44.
“Hal ini hendaknya dapat dipertahankan, karena kami meyakini, Sumatera Barat ini banyak melahirkan tokoh hebat, dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia,” Tuturnya.
Pada kesempatan itu, Bupati Suhatri Bur mengatakan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus berupaya secara maksimal melakukan tata kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara, baik di tingkat Kabupaten hingga ke tingkat Nagari.
Sesuai arahan ketua KPK, bahwa Kepala Daerah dituntut komit dalam memenuhi unsur-unsur dan kriteria yang telah ditetapkan. Maka Bupati Suhatri Bur menyatakan, sangat berkomitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan di Kabupaten Padang Pariaman.
“Tentunya, Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu upaya kita untuk mewujudkan Padang Pariaman yang bersih dari Korupsi dan segala bentuk kejahatan lainnya.” ujar Suhatri Bur usai menghadiri pertemuan tersebut. (R/Mhk)
