DPD LIRA Pesisir Selatan Resmi Surati KPK dan Kejati Sumatera Barat Terkait Kasus Pembangunan dan Relokasi RSUD M. Zein Painan

Jakarta, Tinta Rakyat – LSM DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Pesisir Selatan Resmi menyurati Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta terkait proses hukum yang bergulir RSUD Painan.

Hal itu Terkait diduga proyek relokasi RSUD M. Zein Painan terindikasikan banyak penyimpangan, dan merugikan Keuangan Negara Rp. 32,135 Miliar.

Bupati DPD Lira Pesisir Selatan Erizal, SH melalui Sekretaris Rega Desfinal, ST mengatakan, LSM LIRA secara resmi telah menyurati kedua lembaga ini dan telah berkoordinasi tentang dugaan korupsi yang terjadi di RSUD Painan.

“Kami dari DPD LIRA Pesisir Selatan berkomitmen untuk mengawal kasus ini, dan kami telah menyurati tentang perkembangan kasus tersebut,” terangnya Rega, Jumat (25/03/2022).

“Sesuai dengan slogan kami Mendengar, Melihat dan Berbuat. Ini semata-mata atensi dari lembaga kami untuk mengawal dugaan korupsi yang terjadi, dan ini sudah menjadi informasi buat publik,” lanjutnya.

Pada kesempatan itu, DPD LIRA Pesisir Selatan melihat dari poin-poin dari hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Sumbar terhadap Proyek Relokasi RSUD M. Zein Painan di Bukit Kabun Taranak.

Adapun hasil audit BPKP Perwakikan Sumbar nomor: LAINV-316/PW03/5/2019 tanggal 3 September 2019 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan relokasi RSUD M Zein Painan tidak memenuhi persyaratan lokasi sesuai Permenkes nomor: 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, dan pembangunannya tidak didukung dengan dokumen Amdal.

2. Pemilihan jenis pondasi berdasarkan rekomendasi PT Pandu Persada selaku konsultan perencana kurang memperhitungkan kesesuaian kondisi tanah, dan pematangan lahan tidak dilakukan sesuai prosedur dalam laporan studi kelayakan dan dokumen UKL UPL.

Hasil pemeriksaan ahli dari Universitas Narotama Surabaya yang diketuai Dr. Ir. Koespiadi, MT tanggal 29 Agustus 2018. Menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan gedung relokasi RSUD M Zein Painan tidak sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku, yaitu SNI 8470 (2017), ICE MoGE Vol. 2 (2012), ACI 318-14, SNI 2847-2013, yaitu serviceability pondasi bangunan sudah tidak terpenuhi.

Mengingat pondasi konstruksi sarang laba-laba (KSLL) tidak mampu memikul beban bangunan, ahli tidak merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan terhadap bangunan gedung. Dan, bangunan gedung menyimpan tegangan potensial akibat terjadinya penurunan fondasi secara terus menerus. Lagi pula, penggunaan konstruksi fondasi KSLL sudah dibekukan oleh Kemenkum-HAM, karena ada sengketa.

3. Proses pelaksanaan pengadaan (lelang) tidak sesuai Perpres Nomor: 54 Tahun 2010 yang sudah diubah dengan Perpres Nomor: 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Yaitu, dokumen yang diunggah PT Waskita Karya (Persero) pada http://lpse.pesisirselatankan.go.id, ditemukan dokumen yang menggunakan materai asli dengan nomor berbeda dengan nomor yang di-upload, dan terdapat perubahan materai pada jaminan Fire Supression.

Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan terhadap proses lelang yang dilaksanakan melalui proses e-procurement oleh ULP Kabupaten Pessel, terindikasi ada persekongkolan di antara peserta lelang yang memasukan penawaran, dengan temuan sebagai berikut:
a. Terdapat kesamaan dokumen dukungan.
b. Seluruh penawaran mendekati HPS.
c. Pengunaan IP Address (identitas setiap perangkat komputasi) yang sama pada seluruh penawar.

Akibat penyimpangan-penyimpangan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp32,135 miliar.

Sebelumnya,telah disenyampaikan, bahwa hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Sumbar terhadap LKPD Tahun Anggaran 2016 Nomor: 35.C/LHP/XVIII.PDG/05/2017 tanggal 29 Mei 2017, mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati (Hendrajoni) agar meminta pertanggung jawaban Bupati Periode 2010-2015 (Nasrul Abit), karena pelaksanaan proyek relokasi RSUD M Zein Painan tersebut melanggar Pasal 54A Ayat (6) Permendagri Nomor: 21 Tahun 2011 yang berbunyi, “jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak, tidak melampaui akhir masa jabatan kepala daerah”, karena masa kontrak proyek tersebut berakhir pada bulan Juni 2016, sementara masa jabatan Bupati periode 2010-2015 berakhir pada bulan Oktorber 2015, sesuai dengan Surat Mendagri Nomor: 131.13-5680 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Bupati Pesisir Selatan, yang pada saat ditetapkan sebagai Calon Wakil Gubernur Sumbar.

Selain itu, juga ditemukan kejanggalan, bahwa pekerjaan dimulai tanggal 18 Mei 2015, bersamaan dengan keluarnya IMB, dan IMB yang dikeluarkan ada dua buah dengan nomor dan tanggal yang sama, tapi luasnya berbeda, yang satu luasnya 9.998 meter persegi, dan satu lagi 11.919 meter persegi.

Proyek relokasi RSUD M Zein Painan ini dibangun menggunakan dana pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang kini berubah nama jadi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) berdasar Perda Nomor: 3 Tahun 2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Pinjaman Pemkab Pessel kepada PIP. Besar pinjaman Rp99 miliar, dengan rincian Rp96 miliar untuk konstruksi dan Rp3 miliar untuk Alkes, dan jangka waktu pinjaman selama lima tahun.

Di kesempatan itu juga menyampaikan, bahwa persoalan proyek tersebut sudah diusut Polda Sumbar, dan beberapa pejabat terkait sudah diperiksa. Dan sebelumnya, dalam keterangan LKPD Tahun Anggaran 2019 yang sudah diaudit BPK, disebutkan, bahwa hasil audit investigasi BPKP tersebut sudah diserahkan Bupati Pesisir Selatan kepada KPK pada tanggal 2 Juni 2020, dengan surat nomor 700/1581/Insp-PS/VI/2020.

Berdasarkan hal tersebut DPD Lumbung Informasi Rakyat Pesisir Selatan (LIRA) secara resmi menyurati kepada yang terkait atas dugaan Akibat penyimpangan-penyimpangan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 32,135 miliar. (Rel/JA)