Dikbud Pessel Sosialisasikan Penggunaan Aplikasi RKAS dan Pengelolaan Dana BOS.
Pesisir Selatan, Tinta Rakyat — Dalam rangka mengatasi permasalahan dalam penyusunan anggaran dan pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) lakukan Sosialisasi penggunaan aplikasi untuk pembuatan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) serta penataan dan pelaporan dana BOS tahun 2021.
Kepala Bidang (Kabid) Keuangan Dinas Dikbud Kabupaten Pesisir Selatan, Isman, SE. Msi. mengatakan, bahwa aplikasi ini sangat berguna dalam pengelolaan Dana BOS. Terutama untuk mempermudah manajemen dalam membuat anggaran dan pelaporan Dana BOS.
“Selain mempermudah manajemen BOS dalam membuat anggaran, aplikasi ini juga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan keuangan yang terjadi selama ini. Baik dari segi penganggaran, mulai dari pembelanjaan hingga pelaporan,” ungkap Isman pada tintarakyat.com.
Kegiatan tersebut, dilaksanakan di SDN 14 Sungai Sirah Kecamatan Sutera pada Sabtu (6/2) yang dihadiri oleh Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kecamatan Sutera, Syamsiwardi, S.Pd.SD beserta perangkatnya, Pemateri Zulkifli, serta seluruh manajemen BOS masing-masing Sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah, Operator dan Bendahara Sekolah se Kecamatan Sutera.
Isman menerangkan, bahwa kegiatan sosialisasi ini dilakukan bertahap untuk seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan menjelang Juknis BOS tahun 2021 keluar.
“Kecamatan Sutera adalah Kecamatan ketiga, yang melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi ini, setelah Air Pura dan Pancung Soal. Kita akan lakukan sosialisasi, hingga Juknis tahun 2021 keluar pada pertengahan Februari ini,” terangnya.
Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi tim BOS Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud), pada tanggal 4 sampai 5 Desember 2020 lalu di Riau. Mulai tahun 2021, anggaran itu disesuaikan dengan indeks kinerja kemahalan yang berbeda pada setiap Provinsi.
Namun untuk anggaran Kabupaten Pesisir Selatan, indeks kinerja kemahalan belum bisa dipastikan, hingga Juknis tahun 2021 dikeluarkan.
“Sebelum anggaran juknis tahun 2021 dikeluarkan, kita masih mengacu pada aturan juknis tahun 2020. Kita berharap dengan diadakannya sosialisasi ini, semoga tidak ada lagi sekolah yang bermasalah terkait penganggaran dan pelaporan Dana BOS di Kabupaten Pesisir Selatan,” ujar Isman mengakhiri pembicaraan. (JA)
