Pesisir Selatan, tintarakyat.com – Usai menunaikan Shalat dzuhur, aliansi Mahasiswa Pesisir Selatan (Pessel) menggelar aksi damai di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pessel, Selasa (13/10/2020).
Aksi ini merupakan penolakan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-undang, yang di ketok palu DPR RI Senin, (5/10).
Dalam aksi tersebut tintarakyat.com pantau langsung kelapangan ada ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Mahasiswa Pesisir Selatan dari berbagai Universitas Negeri maupun Swasta Sumatera Barat berkumpul di taman Spora Painan untuk melanjutkan aksi ke depan Kantor DPRD Pesisir Selatan, Selasa (13/10/2020).
Aksi Mahasiswa tersebut disambut langsung oleh Kapolres Pesisir Selatan AKBP Sri Wibowo dan Kodim 0311/Pessel Letkol Inf Gamma Arthadilla Sakt di depan Taman Spora Painan, sebelum menuju ke kantor DPRD.
Dalam orasinya aliansi Mahasiswa mengajak DPRD Pesisir Selatan sebagai wakil rakyat untuk bersama-sama menolak pengesahan UU Cipta kerja yang dinilai merugikan kaum buruh tersebut.
Sementara itu, Anggota DPRD Pesisir Selatan Jamalus Yatim fraksi Demokrat, di depan mahasiswa mengatakan bahwa DPRD Pesisir Selatan siap berjuang bersama Masyarakat dan Mahasiswa untuk menolak UU Omnibus Law.
“Kami DPRD Pesisir Selatan sepakat dan siap untuk menyurati DPR RI dan Pemerintah pusat tentang penolakan Omnibus Law ini,” ujarnya waktu orasi.
“Kami sangat mendukung suara dari Mahasiswa aliansi Pesisir Selatan atas gerakannya untuk menolak disetujuinya UU Cipta kerja oleh DPR RI, dan kami siap bersama masyarakat” lanjutnya.
Koordinator aksi, M. Rafi Ariansyah mengatakan bahwa aliansi Mahasiswa Pesisir Selatan akan tetap konsisten atas apa yang telah mereka sepakati bersama.
“kami dari aliansi Mahasiswa Pesisir Selatan menolak atas lahirnya undang undang cipta kerja yang tidak berpihak dan merugikan masyarakat ini,” tegas Rafi saat orasi di depan kantor DPRD Pesisir Selatan.
“Kami akan terus kawal dan pastikan DPRD Pesisir Selatan untuk tetap mendukung kami sebagai Mahasiswa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (JA)