Jakarta, Tinta Rakyat — Mahasiswa Minang Jakarta, menilai ada kejanggalan dari hotel Balairung Jakarta yang dibangun menggunakan anggaran daerah Pemprov Sumbar sebanyak Rp 180 miliar, yang dalam laporannya selalu merugi.
“Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan Hotel Balairung atau kantor penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta ini. Masa tidak pernah sekalipun memberikan pemasukan bagi Provinsi Sumatera Barat,” ujar Mahasiswa Minang, Arven Marta, melalui sambungan telepon di Jakarta, pada Senin (14/6).
Padahal, lanjut Arven, tingkat hunian Hotel Balairung cukup tinggi. Selalu diatas 50 persen, dari kamar yang tersedia dan berlokasi stategis kelas bintang 3. Jadi seharusnya Hotel Balairung tentu tidak akan rugi.
“Dengan tingkat hunian yang diatas 50 persen, seharusnya Hotel Balairung mendapatkan keuntungan dan bisa memberikan pemasukan bagi Pemerintah Provinsi. Namun, yang saya herankan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah terkait pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah itu, hingga tiap tahun selalu merugi,” jelas Arven, yang juga sekarang tercatat menjadi salah seorang fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam PB HMI ini.
Melihat kondisi yang tak wajar ini, ia meminta kepada Kapolri dan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi yang terjadi dalam pengelolaan hotel pemerintah daerah tersebut.
“Saya menduga, pasti ada yang salah dalam pengelolaan hotel Balairung. Diduga ada oknum yang mencoba melakukan korupsi. Dan sebagai bentuk meyelamatkan Hotel Balairung, kami dari elemen mahasiswa dan pemuda Minang akan mendatangi KPK untuk memeriksa kejangangggalan tersebut,” tegasnya.
Menurut Arven, jika tidak bisa memberikan kontribusi bagi Sumatera Barat, lebih baik pemerintah provinsi mengembalikan fungsi hotel Balairung sebagai tempat pertemuan pemuda mahasiswa Minangkabau di jakarta tanpa dikomersialisasi.
“Toh kalau dikomersialisasi juga tidak dapat untung,” tutup Arven. (JA)