Tinta Rakyat Sumbar – Dalam persiapan menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menjadikan netralitas sebagai pilar utama dalam menjaga integritas demokrasi. Komitmen untuk menjaga netralitas ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumbar, Kombes Pol. Dwi Sulistyawan, S.I.K., M.S.i.
Netralitas anggota Polri selama Pemilu adalah prinsip fundamental yang dipegang teguh oleh institusi penegak hukum ini. Mereka memainkan peran kunci dalam memastikan keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan, sambil memegang teguh sikap netral yang tidak memihak kepada kandidat atau partai politik manapun.
Kabid Humas Polda Sumbar menekankan pentingnya netralitas anggota Polri dalam menjalankan tugas mereka selama Pemilu. “Pimpinan Polri selalu mengingatkan akan kewajiban sebagai penegak hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama Pemilu tanpa campur tangan dalam urusan politik,” kata Dwi Sulistyawan.
Ia juga menegaskan bahwa pelanggaran terhadap prinsip netralitas akan mendapatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Ini mencakup larangan anggota Polri untuk terlibat dalam aktivitas politik, seperti menjadi anggota partai politik atau mendukung kandidat tertentu dalam Pemilu.
Selama beberapa pemilihan sebelumnya, Kepolisian Republik Indonesia telah menjalankan tugas mereka dengan baik, menjaga keamanan, dan ketertiban selama proses pemilihan. Harapannya adalah bahwa hal ini akan terus berlanjut untuk memelihara kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi di Indonesia.
Netralitas anggota Polri dalam Pemilu adalah komitmen penting untuk menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Mereka adalah penjaga keamanan dan ketertiban, memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari campur tangan politik.
“Ini adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia terus berkembang dan menjadi contoh bagi negara-negara lain di seluruh dunia,” pungkasnya.
Penulis : Yefriando