Jakarta, TINTA RAKYAT – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi V, Athari Gauthi Ardi melalui Rapat dengar Pendapat antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta agar data penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan program bedah rumah agar ditinjau kembali penerimaan nya.
Karena menurut politisi muda Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut ada 20% dari penerima BSPS tahun 2022 tidak tepat sasaran.
“Untuk BSPS 2023 ada 20% data yang diambil dari data BKKBN setelah di cek kebawah, data ini tidak akurat, banyak yang tidak sesuai. Rumahnya nggak ada, lalu tiba-tiba datanya masuk ke BKKBN ternyata udah punya rumah, udah punya mobil, udah layak lah hidupnya, jadi saya minta peraturan soal data BKKBN ini ditinjau kembali ,” Ujar Athari dalam rapat yang dihadiri langsung oleh Basuki Hadimuljono menteri PUPR RI. Selasa, (17/1/2023).
Athari meminta data-data tersebut segera diperbarui dan diperbaiki. Kemudian legislator termuda dari Sumatera Barat tersebut menyatakan bahwa pendataan penerima program BSPS akan lebih tepat sasaran kalau dilakukan dengan metode turun langsung ke bawah.
“Apakah datanya diperbarui dengan cepat atau dilakukan langkah-langkah, supaya data ini bisa akurat sehingga programnya tepat sasaran. sebelum-sebelumnya data BSPS itu selalu tepat sasaran, karena rata-rata datanya diambil langsung dari bawah, jadi ada tim yang survey sendiri nanti ada tim verifikasi juga dari PUPR. Tetapi data dari BKKBN ini saya rasa agak bermasalah,” ujarnya. (Wdk)