Akhir masa jabatan Gubernur, Pembahasan APBD 2021 dan RPJMD Dikebut

0 48

 

PADANG, Tinta Rakyat – DPRD Sumbar bersama pemerintah daerah saat ini tengah membahas KUA-PPAS APBD tahun 2021. Anggota Badan Anggaran DPRD Sumbar, Arkadius Dt. Intan Bano mengatakan, sejalan dengan pembahasan KUA-PPAS 2021, DPRD juga akan membahas realisasi RPJMD Tahun 2016-2021.

“Kenapa RPJMD ini juga dibahas secara keseluruhan, karena masa jabatan gubernur periode kedua akan berakhir. Sehingga nanti, akan ada laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah tahun 2020 dan laporan pertanggung jawaban gubernur 2016-2021,” ujar Arkadius kepada media Rabu (14/10).

Dari pembahasan DPRD dengan pemerintah daerah, jelas Arkadius, diketahui ada lebih kurang 70 kegiatan yang belum terealisasikan. Pihaknya berharap, pada APBD 2021 bisa dialokasikan untuk kegiatan yang belum terlaksana ini. Dengan catatan, tetap mengacu pada Permendagri 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021.

Politisi Partai Demokrat ini memaparkan, sesuai Permendagri 64 Tahun 2020, APBD 2021 harus diarahkan pada empat hal. Pertama, untuk penanggulangan Covid-19, untuk recovery/pemulihan ekonomi, untuk mendukung ketersediaan pangan, dan pelaksanaan program padat karya.

“Jadi, Rencana APBD tahun 2021 yang sedang dibahas ini, harus mensinergikan dengan pencapaian RPJMD 2016-2021. Karena pemerintahan Irwan Prayitno akan berakhir Februari 2021, dan disenergikan juga dengan Permendagri 64 Tahun 2020,” ungkapnya.

Mengenai rencana pendapatan di tahun 2021, imbuhnya, dilihat dari nota penjelasan terkait KUA-PPAS 2021, gubernur optimis menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada angka 4,5% sampai 5,5%. Hal ini, akan diupayakan dari sumber-sumber pendapatan yang dimiliki daerah.

“Kalau seperti itu keadaannya, optimisnya gubernur seperti itu, APBD 2021 harus sama dengan APBD 2020, atau minimal mendekati. Tapi dalam kenyataannya total APBD 2021 yang tertuang dalam KUA-PPAS jauh lebih rendah dibanding APBD tahun 2020. Totalnya adalah Rp5,93 triliun, sementara APBD awal 2020 berada diangka Rp6,9 triliun,” ujarnya.

Ia menuturkan, tidak sejalannya Pendapatan Daerah dengan optimistis gubernur dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi dalam KUA-PPAS 2021 dibahas secara mendalam oleh DPRD.

“Memang kini masih dalam proses pembahasan. Tapi itu bisa dijadikan acuan bahwa, antara optimisme yang disampaikan, dalam kebijakan umum anggaran dan PPAS 2021 itu hampir dikatakan tidak sejalan. Ini yang sekarang kita bahas, kalau memang pertumbuhannya 4,5 sampai 5,5 persen, sesungguhnya APBD 2021 tidak jauh berbeda dengan 2020,” tukas Arkadius yang juga Ketua Komisi II DPRD Sumbar tersebut.

Jika target pertumbuhan ekonomi ini tetap dipaksakan, tanpa menyesuaikan dengan pendapatan dan total APBD yang direncanakan. Pihaknya khawatir, target yang ada tidak mampu dicapai di akhir masa jabatan gubernur ini.(AS/Rel.)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!