Suhatri Bur: Peran Inspektorat dan APIP Menentukan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Lebih Baik.

0 116

Parik Malintang, Tinta Rakyat – Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, menekankan arti pentingnya pengelolaan keuangan bagi Pemerintah Daerah. Untuk itu, dia meminta kepada seluruh aparatur, benar-benar memahami pengelolaan keuangan yang benar. Agar tidak terjadi masalah dikemudian hari. Hal ini disampaikan, usai menghadiri exit brifing Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sumatera Barat di Kantor Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman Nagari Parik Malintang Kecamatan Anam Lingkuang, pada Jumat (5/3).

“Kita minta, Inspektorat untuk mengawal tata kelola keuangan daerah. Sehingga, kedepan pengelolaan keuangan kita akan semakin baik”. ujar Suhatri Bur.

Dikatakannya, bahwa seluruh pengelola keuangan daerah, mulai dari Kepala Perangkat Daerah (PD), bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), harus memahami aturan yang berlaku. Tentunya tetap berkoordinasi dengan Inspektorat jika menemui kendala dalam pelaksanaan program.

Inspektorat Kabupaten kata Suhatri Bur, menjadi mitra kerja bagi semua PD. Yang bisa memberikan masukan-masukan yang membangun, rekomendasi-rekomendasi yang sesuai aturan-aturan yang ada. Kehadiran Inspektorat diharapkan membantu PD, agar dapat pencerahan dan solusi terkait pembinaan dan pengawasan internal.

“Dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka Pemerintah Daerah dapat memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI”. kata mantan Wakil Bupati periode 2015-2020.

Inspektur Hendra Aswara membenarkan, apa yang disampaikan Bupati Suhatri Bur. Agar, peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk mengawal akuntabilitas dan transparansi anggaran daerah bisa lebih diperkuat.

“Sesuai arahan Bupati, kita harus konsisten dan mempunyai cita-cita yang mulia, yaitu mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan tata kelola keuangan yang amanah, baik dan bersih secara transparan dan akuntabel. Melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk memberi keyakinan, bahwa penyelenggaraannya telah berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis” ujar Hendra Aswara.

Jebolan STPDN itu, juga meminta seluruh Perangkat Daerah mentaati aturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, manajemen asset dan pengendalian intern.

“Prinsip akuntabilitas dan transparansi, untuk mewujudkan Padang Pariaman yang baik dan bersih. Insha Allah, arahan Bapak Bupati akan kita tindaklanjuti” kata Mantan Kepala DPMPTSP itu. (MHK)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!