Sekda paparkan Master Plan Smart City Padang Pariaman secara virtual.

0 102

Parit Malintang, Tinta Rakyat – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Padang Pariaman H. Jonpriadi, SE. MM. memaparkan perkembangan kemajuan program Master Plan Smart City Kabupaten Padang Pariaman kepada Tim Panelis dari Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI di Jakarta.

Pemaparan secara virtual tersebut, sebagai evaluasi dan monitoring Kemenkominfo. Dimana, kabupaten Padang Pariaman dipilih sebagai Pilot Project 100 Kabupaten dan Kota Smart City se Indonesia.

“Kita sudah siapkan infrastruktur, SDM, Inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat, dalam rangka penerapan smart city. Contohnya, Aplikasi Perizinan online dan Sistim pencatatan kelahiran dan kematian pada Disdukcapil” kata Jonpriadi didampingi Inspektur Hendra Aswara di Ruang Comand Center Kantor Bupati, Parit Malintang kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, Senin (23/11).

Kemudian lebih lanjut Jonpriadi menjelaskan, dalam menghadapi pandemi Covid-19, Layanan publik juga mengalami perubahan. Dimana, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disarankan menggunakan teknologi informasi dan aplikasi untuk memudahkan pelayanan. Agar tidak terjadi kontak langsung antara petugas dengan masyarakat dan untuk menghindari kerumunan.

Seperti yang telah dilakukan beberapa OPD, yaitu penerapan tanda tangan digital, aplikasi pengaduan online dan absensi elektronik.

“Jadi, sejak tahun 2019 kita sudah komit dan fokus untuk penerapan smart city. Karena, manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat”. ujar mantan Kepala Bappeda itu.

Sementara Inspektur Hendra Aswara mengatakan, bahwa penerapan Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Kedepan kata Hendra, juga akan dilakukan audit impelementasi SPBE di Pemerintah Daerah, khususnya pada perangkat daerah.

“Penerapan SPBE di suatu daerah, merupakan indikator untuk penyaluran Dana Insentif Daerah (DID). Jadi mau tidak mau, kita harus bergerak mendorong OPD untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik” ujar mantan Kadis Perizinan itu. (AS)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!